Bantuan Tidak Diketahui Rimbanya, ”ABS Ancam Lapor ke BPK”

KETUA DPRD BALIKPAPAN. Disinyalir sejumlah bantuan bibit, karet, sapi, dan jagung pada tahun 2010, tidak jelas kemana arahnya, sehingga Ketua DPRD Kota Balikpapan ABS memanggil seluruh lurah dan empat camat se-Kota Balikpapan. Mereka melakukan rapat dengar pendapat (hearing) terkait sejumlah bantuan, seperti bantuan sapi, bibit karet, dan jagung yang disalurkan pada tahun 2010. Dalam pertemuan terbuka itu, tergambar tidak jelasnya sinkronisasi data pihak lurah, camat, serta Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP).

-------------

Bantuan Tidak Diketahui Rimbanya, ”ABS Ancam Lapor ke BPK”

Disinyalir sejumlah bantuan bibit, karet, sapi, dan jagung pada tahun 2010, lalu tidak jelas kemana arahnya, sehingga Ketua DPRD Kota Balikpapan ABS memanggil seluruh lurah dan empat camat se-Kota Balikpapan.

Mereka melakukan rapat dengar pendapat (hearing) terkait sejumlah bantuan, seperti bantuan sapi, bibit karet, dan jagung yang disalurkan pada tahun 2010.

Dalam pertemuan terbuka itu, tergambar tidak jelasnya sinkronisasi data pihak lurah, camat, serta Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP). 

Hal ini kembali membuat Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) geram. Sebelumnya, pada reses Ketua DPRD Balikpapan menjelang akhir tahun 2010 dengan RT se Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur, ABS juga marah karena tidak jelasnya data di lapangan dengan proyeksi anggaran untuk kegiatan DPKP. Misalnya, lahan bibit karet di Balikpapan Timur  dan Balikpapan Utara tahun 2010  yang diperbantukan sebanyak 2.400 hektare pada kenyataannya tidak seperti itu.

ABS menanyakan langsung satu persatu kepada lurah Karangjoang, Teritip, Lamaru dan Manggar Baru. Hasilnya, jika direkap jumlah lahan karet di dua kecamatan itu sebanyak 2.014 hektare dengan rincian di Karangjoang 1.800 hektare, Teritip 4,5 hektare, Lamaru 949 hektare dan Manggar Baru kosong.

Sedangkan data dari Camat Balikpapan Timur yang diung-kapkan Ahmad Yuni berdasarkan data Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak sebanyak 2.843 hektare. Atas hal itu ABS kecewa atas tidak sinkronnya laporan dari DPKP dengan laporan lurah dan camat tersebut.

”Ini ada apa, jangan sampai bantuan selama ini fiktif. Kalau ini tidak segera diperbaiki maka saya akan laporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) biar diperiksa, dan ketahuan siapa yang bermain di balik ini semua,” tegas ABS di sela-sela rapat yang berlangsung cukup tegang tersebut.

ABS menanyakan, apakah para lurah tidak pernah diberitahu oleh DPKP terkait program itu. Seharusnya dinas melibatkan langsung lurah-lurah karena mereka yang tahu soal potensi daerahnya.

“Kalau seperti ini, harus ditindaklanjuti. Coba Komisi II perdalam soal ini,” tandasnya.

Tak hanya itu, bantuan bibit jagung tahun 2011 sebanyak 500 hektare yang diproyeksikan, namun setelah dikonfirmasi kepada lurah yang bersangkutan hanya sekitar 350 hektare saja. Hal ini juga membuat ABS marah dan seakan dipermainkan oleh SKPD.

"Wah ini ada apa, kemarin pembahasan RAPBD, DPKP itu minta 500 hektare dan telah disetujui. Nah kok di lapangan hanya 350 hektare. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi, jangan coba-coba bermain dengan dana APBD, karena APBD itu adalah uang rakyat. Kalau seperti ini cukup kita beri 350 hektar saja,” jelasnya.

Hal yang sama juga terjadi pada bantuan sapi. Lurah Teritip Unggul Wijaya mengaku mendapat informasi DPKP memberikan bantuan sapi sebanyak 85 ekor, namun secara tertulis di kelurahan itu tidak ada.

“Informasi dari lapangan katanya ada 85 ekor sapi, tapi datanya di kelurahan tidak ada,” ungkap Unggul. (mkk21)reformasi